Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan fokus pada pengembangan sektor manufaktur dan jasa untuk menurunkan angka pengangguran.
(SPN News) Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan fokus pada pengembangan sektor manufaktur dan jasa untuk menurunkan angka pengangguran. Indonesia dinilai masih kurang dalam industri manufaktur. Namun, sektor jasa Indonesia dinilai sudah lebih berkembang. Oleh karena itu pemerintah fokus pada pengembangan program training atau vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Vokasi inilah yang nanti bisa mengisi lapangan kerja di sektor manufaktur, tapi juga sangat berperan untuk mengisi sektor jasa, dari pariwisata sampai perdagangan, dan berbagai sektor terkait jasa transportasi,” papar Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro (21/1/2019).
Data Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah membuka 10,34 juta lapangan kerja baru selama rentang 2015-2018 sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen pada 2018.
“Tahun ini kami menargetkan 2,6 juta hingga 2,8 juta lapangan pekerjaan. Kalau sebelumnya angka pengangguran 5,34 persen, target kami tahun ini di angka lima persen, syukur-syukur di bawah lima persen,” ujar Bambang.
Sementara, untuk mengatasi pengangguran jangka panjang, Bappenas akan memasukkan program skill development fund ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Program ini merupakan pembiayaan terhadap tenaga kerja agar bisa meningkatkan keterampilannya dalam menghadapi era revolusi 4.0.
“Idenya adalah memberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang sudah aktif maupun yang baru masuk ke dunia kerja untuk bisa upskilling maupun reskilling,” jelas Bambang, belum lama ini.
Era revolusi industri 4.0 bisa menjadi bumerang apabila sebuah negara tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dengan bertambahnya bidang pekerjaan yang bisa digarap dengan kecerdasan buatan, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan semakin tinggi. Namun, program tersebut masih terkendala dua hal yakni tidak banyak lembaga yang bisa memberikan pelatihan dan biaya yang terbatas. Jika masuk RPJMN, skema biaya yang diajukan adalah kolaborasi antara pemerintah dengan sektor industri itu sendiri.
“Saya ingin mendorong agak perusahaan swasta bisa ikut andil, karena kan untuk menjaga suplai tenaga kerja mereka juga,” pungkasnya.
Kemenko Perekonomian sebelumnya mencanangkan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu langkah mendorong vokasi. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 1,4 juta dari 6,8 juta pengangguran tahun ini merupakan lulusan SMK. Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025 disusun oleh Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lainnya. Peta jalan ini bukan hanya berfokus pada SMK, tetapi juga Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri.
SAP dikutip dari berbagai sumber/Editor
