Ilustrasi

Eligibilitas atau ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.

(SPNEWS) Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu amanah setelah diundangkan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Ida mengatakan, kepesertaan program JKP berasal dari peserta penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Penyelenggara program JKP adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan cash benefit dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.

Baca juga:  WASPADA RPP PENGUPAHAN

Kriteria PHK yang dimaksud agar dapat mendapat program JKP adalah karena alasan penggabungan/perampingan/efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Kemudian, karena alasan kerugian, tutup, dan pailit serta melakukan kesalahan terhadap pekerja.

“Ini kriteria PHK yang akan mendapatkan JKP,” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (18/1).

Ida menyebut, program JKP dikecualikan bagi PKWT, pensiun, meninggal dan cacat total. Eligibilitas atau ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.

Manfaat diberikan selama paling lama enam bulan dengan presentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. “Sumber iurannya dari rekomposisi iuran JKK, modal awal dan iuran pemerintah,” ucap Ida.

Baca juga:  KPA SEBUT, RUU CIPTA KERJA MENGANCAM KELUARGA PETANI

Ida mengatakan, pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan.

Ia menyebut, sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyusunan RPP tentang JKP. Terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang sedang dalam proses finalisasi.

Pembahasan draf RPP tentang JKP bersama tripartit juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya,” ujar Ida.

SN 09/Editor