Jakarta, 2 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tekadnya untuk menghapus sistem kerja outsourcing dalam pidato Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) pada 1 Mei 2025. Namun, ia mengingatkan serikat buruh untuk tetap realistis demi menjaga iklim investasi yang kondusif.

Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama antara pekerja dan pengusaha. “Jika investor tidak berinvestasi, pabrik tidak akan berdiri, dan buruh kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan mereka,” ujarnya di hadapan ribuan buruh.

Selain itu, Prabowo berencana menggelar pertemuan besar di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan. “Kita akan duduk bersama. Saya akan meminta pengusaha memastikan pekerja hidup dengan baik, bukan hanya mengejar keuntungan sendiri,” tegasnya.

Baca juga:  May Day 2025: Kemnaker Gelar “May Day is Kolaborasi Day” dan Serahkan Rumah Subsidi untuk Buruh

Langkah Menuju Kesejahteraan Buruh

Prabowo menegaskan bahwa ia akan menghapus outsourcing secara bertahap agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Untuk itu, ia mengajak serikat buruh dan pengusaha mencari solusi yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, pertemuan di Istana Bogor diharapkan menghasilkan kesepakatan baru tentang hubungan industrial.

Respons Publik

Sebagian besar buruh antusias menyambut pernyataan Prabowo. Meskipun demikian, beberapa serikat buruh berjanji akan memantau pelaksanaan janji ini. Mereka berharap pertemuan di Istana Bogor menghasilkan kebijakan yang benar-benar melindungi hak pekerja.

Tantangan ke Depan

Menghapus outsourcing bukan tugas mudah. Sistem ini telah lama mengakar di sektor manufaktur dan jasa. Akibatnya, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan pekerja dengan kebutuhan investor agar investasi tetap mengalir.

Baca juga:  Ketua Umum DPP SPN Sambut Positif Kenaikan Upah Minimum 2025 Tanpa Skema Padat Karya

Penutup

Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui penghapusan outsourcing. Dengan demikian, pertemuan di Istana Bogor menjadi langkah penting menuju hubungan industrial yang lebih adil. Publik kini menanti hasil konkret dari rencana ini.

(SN-02)