2 orang buruh PT Jaba Garmindo dan aktivis perburuhan internasional melakukan aksi unjuk rasa di depan toko Uniqlo di pusat perbelanjaan Ginza, Tokyo-Jepang

(SPN News) Tokyo, 2 buruh garmen Indonesia Warni Napitupulu (46) dan Tedy Senadi Putra (36) minggu lalu datang ke Tokyo untuk melakukan jumpa pers dan unjuk rasa dengan spanduk bahasa Jepang meminta membayar tenaga kerja Indonesia, unjuk rasa di depan toko Uniqlo di Tokyo .

“UNIQLO sebagai pengecer menolak permintaan untuk bertemu mereka,” tulis Mirjam van Heugten dari Clean Clothes Campaign.

Bunshun Online pada (16/10/2018) juga menuliskan panjang kisah perjuangan dua pekerja garmen tersebut yang merasa dirugikan oleh Uniqlo.

“Sudah jelas UNIQLO memiliki banyak pengaruh dari bisnis pada pabrik kami. Ketika pesanan UNIQLO akan datang, mereka membeli mesin-mesin baru dan melakukan investasi. Kami menerima target tinggi untuk setiap hari yang berarti banyak jam lembur. Kadang saya menjahit 900 lengan dalam satu hari. Kami bahkan tidak bisa beristirahat di toilet. Ketika suami saya sakit keras dan harus pergi ke rumah sakit, saya ditolak untuk mengambil liburan saya untuk merawatnya dan saya kehilangan dia,” ungkap Warni.

Perjuangan mereka untuk mendapat kompensasi 5,5 juta USD setelah kehilangan pekerjaan mereka ketika pabrik Jaba Garmindo di Indonesia bangkrut pada tahun 2015, dua bulan setelah UNIQLO menarik pesanannya dari pabrik. Pada 10 April 2015, para pekerja di pabrik Jaba Garmindo diberitahu bahwa majikan mereka bangkrut dan pabrik mereka tutup. Jadi mulailah apa yang sekarang menjadi perjuangan tiga tahun untuk memulihkan jutaan dolar yang masih terutang kepada para pekerja terutama perempuan, banyak dari mereka yang telah dipekerjakan di Jaba Garmindo setidaknya selama satu dekade.

Baca juga:  DPC SPN KABUPATEN BOGOR MENOLAK UPAH PADAT KARYA

Dalam unjuk rasa di Tokyo kedua pekerja memegang spanduk bertuliskan “Yanai Tadashi (Red.: Bos Uniqlo) Demi Kekayaan Anda, Para Pekerja Tolong Dibayar.”

“Sementara CEO UNIQLO terbang bolak-balik ke Eropa dengan meluncurkan kampanye dan membuka toko baru, Warni dan rekan-rekannya telah mengumpulkan hutang yang tinggi. Ketika pabrik tutup tanpa membayar upah dan pembayaran pesangon pekerja mereka, ini berarti pencurian upah,” tulis Mirjam van Heugten lagi.

Konsekuensi bagi pekerja sangat berat dan langgeng. Standar internasional mengamanatkan bahwa perusahaan harus mencegah, memitigasi dan mengatasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka, yang mana UNIQLO dengan memalukan gagal, membiarkan Warni dan koleganya membayar harga. UNIQLO dapat dan harus membayar, sama seperti merek lain seperti adidas dan Nike telah membayar dalam kasus serupa penutupan pabrik, tambah Mirjam lagi.

Sebelum penutupan, pada bulan April 2014, UNIQLO dihubungi oleh aktivis hak-hak pekerja berikut laporan pelanggaran buruh termasuk penghentian ilegal pekerja hamil, lembur yang tidak dibayar, bahaya kesehatan dan keselamatan, dan pelecehan serikat pekerja di Jaba Garmindo. Sekitar waktu yang sama bahwa perselisihan ini diketahui, UNIQLO telah menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menarik produksi dari pabrik sebagai hasil dari “masalah kualitas.”

“Produksi akhir telah diselesaikan untuk merek Jepang pada bulan Oktober 2014. Pada bulan Januari 2015, para pekerja melaporkan bahwa upah adalah tidak lagi dibayar tepat waktu, pada April 2015 perusahaan telah bangkrut, meninggalkan pekerja menganggur dan tanpa upah dan pesangon yang harus mereka bayar,” tulis Mirjam.

Baca juga:  KOMPENSASI DICICIL, BIPARTIT BERAKHIR DEADLOCK

Warni, Teddy, dan rekan-rekan mereka, bersama dengan pendukung mereka di seluruh dunia sekarang menyerukan kepada Uniqlo – yang tahun lalu melihat kenaikan laba mereka sebesar 38% – untuk memastikan mantan pekerja Garmira Jaba dibayar apa yang mereka berutang.
“Dalam mengambil tindakan tersebut UNIQLO akan bergabung dengan banyak merek global lainnya – termasuk H & M, Nike, adidas dan Walmart – yang secara sah telah mengambil alih tanggung jawab dan menyediakan pekerja dengan pesangon yang belum dibayar setelah kebangkrutan dan penutupan pabrik,” tulis Mirjam lagi.

Mirjam van Heugten dari Clean Clothes Campaign mengatakan, “Uniqlo sangat ingin dikenal sebagai pemain penting dan berpengaruh di industri mode. Ia ingin menjadi jawaban Jepang untuk H & M. Namun, pengakuan semacam itu membawa harapan akan tanggung jawab. UNIQLO perlu menunjukkan ini serius tentang status internasional seperti itu dengan segera menyetujui untuk bertemu dan menegosiasikan penyelesaian dengan Warni, Teddy dan rekan-rekan mereka.”

Beberapa tahun lalu Uniqlo kalah di persidangan Tokyo atas tuntutan karyawannya dalam kasus lain yaitu pelecehan kekuasaan terhadap karyawannya di dalam perusahaan Uniqlo. Beberapa warga Jepang mengatakan Uniqlo biasa dijuluki sebagai salah stau Black Kigyo di Jepang atau mirip sebagai Perusahaan Pemeras Tenaga Kerja.

Shanto dikutip dari tribunnews.com/Editor