Ilustrasi

Grand design program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan saat ini masih digodok.

(SPNEWS) Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan grand design program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan saat ini masih digodok.

Ida mengatakan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU 37/2021 pihaknya sedang melakukan harmonisasi terkait Permenaker tata cara pendaftaran JKP. Selain itu terkait tata cara pendaftaran, pemilihan jenis kepelatihan, lembaga, dan pemanfaatan masih dalam proses perencanaan.

“Harmonisasi rancangan Permenaker tentang tata cara pendaftaran dan rekomposisi iuran masih terdapat beberapa pasal yang pending,” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, DKI Jakarta, (7/4/2021).

Baca juga:  THR TIDAK DIBAYAR, UPAH PEKERJA PT SIMA PRIMA INDONESIA PUN HANYA DIBAYAR 500 RIBU

Persyaratan peserta program JKP sendiri antara lain peserta merupakan WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Perpres Nomor 109 tahun 2013.

Selanjutnya, belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Sementara manfaat dan sumber pembiayaan ada uang tunai akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Untuk uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, paling lama 6 bulan,” ujarnya.

Selanjutnya pemberian layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan serta memberikan pelatihan berbasis kompetensi dilakukan melalui lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta, dan perusahaan. Permenaker terkait pelatihan sedang disiapkan Kemnaker.

Baca juga:  EKONOMI INDONESIA DIPREDIKSI BISA MINUS 2 PERSEN AKIBAT PANDEMI COVID - 19

Sumber pembayaran berasal dari iuran pemerintah sebesar 0,22%, sumber pendanaan merupakan rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM0,12%. “Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS batas atas upah sebesar Rp5 juta,” ucapnya.

Penerima manfaat JKP antara lain pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja terkecuali mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

“Pekerja yang berkeinginan bekerja kembali, dan pekerja yang masa iurannya paling sedikit 12 bulan dalam 2 tahun, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK,” ucapnya.

SN 09/Editor