Foto Istimewa

Dalam rapat dengan 34 Gubernur, Presiden Jokowi minta semua Gubernur satu suara sikapi UU Cipta Kerja

(SPNEWS) Jakarta, dalam rapat bersama dengan 34 Gubernur se-Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar semua Gubernur satu suara dalam menyikapi UU Cipta Kerja.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah meminta semua gubernur untuk satu suara mendukung Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Donny, hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal via video conference dengan 34 gubernur seluruh Indonesia, pada (9/10/2020) pagi.

“Ya, semuanya, artinya diminta untuk satu suara satu narasi tentang UU ini,” kata Donny.

Menurut Donny, dalam rapat itu Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

Baca juga:  PENGUSAHA SEPATU INDONESIA MENUNGGU PERANG DAGANG ANTARA AMERIKA DAN CHINA

“Jadi tidak ada yang dipersepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat. Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal,” kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi meminta gubernur, para menteri, serta kepala lembaga untuk mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja ini sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.

“(Agar) disampaikan ke publik agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik. Mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini,” kata Donny.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan berkomentar saat ditanya Kompas.com soal rapat dengan Jokowi.

Baca juga:  LASKAR NASIONAL TERBENTUK DI JAWA TENGAH

Ia menyebut, akan ada keterangan resmi yang disampaikan pejabat di Jakarta.

“Akan ada rilis dari Jakarta. Tunggu, ya,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah gubernur sebelumnya telah menyampaikan aspirasi buruh dan meminta Presiden Jokowi untuk mencabut UU Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

SN 09/Editor