​Bekerja merupakan suatu tuntutan hidup yang harus dijalani. Dengan bekerja maka orang akan dapat memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya, baik itu sandang, pangan, papan, mungkin pendidikan, rekreasi dsb. Tidak semua orang dapat mandiri dan memiliki usaha sendiri seperti berdagang, berwirausaha atau yang lainnya, malahan pada kenyataannya banyak dari kita yang harus bekerja pada orang lain, entah itu di pabrik, di toko, di perkebunan dll.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak aturan perundang-undangan maupun turunannya yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Tetapi dalam pelaksanaanya masih jaug panggang dari pada api. Sebagai contoh bapak Udin sebut saja begitu, beliau bekerja sebagai pekerja harian lepas di salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi. Ini sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan, kalau menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmen) No 100 Tahun 2004 dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, ayat (3) dalam hal pekerja/buruh bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT dengan kata lain menjadi Pekerja Tetap.

Baca juga:  GELIAT INVESTASI DI KABUPATEN PATI

Bapak Udin mengetahui hal ini tetapi tidak berani untuk menuntut hak tersebut, karena beliau takut akan kehilangan pekerjaannya. Upah saat ini yang diterima adalah sekitar Rp 85.000,-/hari, jauh dari ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi. Tetapi semua ini harus diterima karena hanya ini harapan yang dimiliki oleh bapak Udin. Jalas upah segitu jauh dari kata cukup tatapi itu kenyataan yang harus diterima dan dijalani oleh bapak Udin sekeluarga. Bapak udin memiliki anak 3 (tiga) orang, yang sulung sudah bekerja sedang yang nomer 2 (dua) dan 3 (tiga) masih bersekolah msing-masing di SMK dan SMP. Memang berat untuk dijalani, tetapi inilah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Sebelumnya bapak Udin bekerja serabutan, pernah menjadi pekerja bangunan, pekerja kebersihan itu pun juga di outsourcing dan menurut bapak Udin upah jadi pekeerja harian lepas inilah yang paling besar walaupun sebenarnya tetap saja dibawah ketentuan Upah Minimum yang seharusnya.

Baca juga:  PABRIK DITUTUP, RATUSAN PEKERJA PABRIK PT INDOPUTRA UTAMATEX BERUNJUK RASA

Bapak Udin hanyalah salah satu contoh betapa lemahnya penegakkan hukum di Republik ini. Aturan-aturan yang ada sebagian besar hanyalah menjadi penghias rak-rak buku dari pengawas dan penegak hukum. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi negara dan juga aktivis ketenagakerjaan di tengah angka pengangguran dan angkatan kerja yang tinggi serta tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Harus dicari solusi secepatnya, minimal penegakkan hukum ketenagakerjaan dapat dilakukan semaksimal mungkin demi terciptanya keadilan dan perlindungan atas hak bagi siapapun yang menjadi pekerja/buruh di Republik ini.

Shanto dari berbagai sumber/Coed