SEMARANG (24/12/2025) – Ribuan buruh SPN Jawa Tengah kembali mendatangi Kantor Gubernur. Mereka datang untuk mengawal keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi.
Selain itu, massa juga menuntut kejelasan mengenai Upah Minimum Sektoral. Buruh se-Jawa Tengah tetap memperjuangkan kenaikan upah dengan indeks 0,9.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akhirnya menemui massa buruh secara langsung. Sebelumnya, ia telah melakukan audiensi dengan perwakilan SPN.
Luthfi menegaskan bahwa proses penetapan upah telah selesai. Ia lantas menyampaikan empat poin penting kepada para buruh.
Pertama, Luthfi berterima kasih kepada Dewan Pengupahan. Mereka telah memberikan rekomendasi terbaik kepada Gubernur.
Kedua, Luthfi memastikan posisi pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berpihak pada teman-teman serikat buruh.
Terobosan Fasilitas Kesejahteraan
Ketiga, provinsi telah menerbitkan Pergub terkait fasilitas kesejahteraan pekerja. Nantinya, setiap perusahaan akan mendirikan koperasi.
Koperasi ini akan menyediakan bahan pokok dengan harga produsen. Akibatnya, kebutuhan pokok pekerja dapat terpenuhi dengan harga murah.
Selain itu, pemerintah akan mendekatkan angkutan buruh dengan lokasi perusahaan. Tarifnya pun turun dari dua ribu menjadi seribu rupiah.
Keempat, setiap perusahaan wajib memiliki fasilitas daycare. Aturan ini tertuang jelas dalam Pergub.
“Jadi, orang tua bisa menitipkan anak mereka di perusahaan. Dengan demikian, mereka bisa bekerja secara maksimal,” terang Luthfi.
Luthfi menyebut kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah. Ia berharap perusahaan segera menjalankan aturan upah ini.
“Tujuannya tentu untuk menyejahterakan pekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Luthfi meminta buruh untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Kenaikan upah harus sejalan dengan produktivitas.
Jawa Tengah merupakan gudang investasi. Oleh karena itu, semua pihak harus menjaga kondusifitas lapangan kerja.
“Masyarakat akan jadi lebih sejahtera jika situasi terjaga,” pesan Luthfi sebelum berpamitan.
(SN-12)
