MAJALENGKA (09/11/2026) – Pertumbuhan industri di kawasan Rebana belum diiringi perlindungan memadai bagi buruh. Terutama, buruh perempuan dan muda Majalengka menanggung tekanan berlapis.
Temuan itu muncul dalam pemaparan riset baseline Trade Union Rights Centre (TURC) bersama SPN, SPSI TSK, dan GSBI. Riset tersebut memotret pekerja perempuan dan muda di sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL).
Wilayah riset mencakup kawasan Rebana serta Brebes dan Tegal. Selanjutnya, peserta membahas hasilnya bersama Disnaker, BP Rebana, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, dan Universitas Majalengka.
Upah Rendah Menarik Relokasi Pabrik
Menurut bahan riset, Majalengka menjadi tujuan relokasi pabrik padat karya. Sebab, UMK 2026 sebesar Rp2.595.368 termasuk yang terendah di Jawa Barat.
Selain itu, banyak pabrik yang diteliti berada di luar kawasan industri. Bahkan, sejumlah pemasok merek internasional tidak tercatat di Open Supply Hub, sehingga rantai pasok sulit ditelusuri.
Temuan Utama Riset
Riset mencatat hanya 27,8 persen pekerja berstatus tetap. Sementara itu, pekerja lainnya terikat kontrak pendek.
Jam kerja juga melebihi delapan jam sehari. Riset menemukan indikasi kerja tambahan sekitar 30 menit yang tidak dihitung lembur.
Selain itu, riset mencatat potongan upah untuk barang rusak dan APD yang dibeli pekerja sendiri. Riset juga mencatat kontrak tidak diperpanjang setelah pekerja hamil.
Di samping itu, pekerja tidak mendapat cuti haid dan kebebasan berserikat belum terjamin. Akibatnya, sebanyak 5 persen buruh memakai pinjaman online dan 3 persen mengurangi makan untuk bertahan.
Sorotan K3 dan Beban Kerja
Peserta diskusi juga menyoroti kecelakaan kerja, seperti jari terpotong dan terjepit mesin press. Mereka pun menyinggung indikasi penggunaan tramadol untuk menahan lelah demi mengejar target.
Peserta menilai isu ini sebagai persoalan beban kerja dan K3, bukan semata kesalahan individu. Namun, temuan tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut.
“Buruh perempuan dan muda di sini menghadapi tekanan berlapis: kontrak pendek, target produksi, dan kerentanan karena gender. Investasi yang masuk harus diikuti pengawasan yang sama seriusnya,” ujar Fidiara Maharani, peneliti TURC.
Disnaker dan Serikat Angkat Persoalan Lapangan
Nana Rohman dari Disnaker Kabupaten Majalengka mengonfirmasi bahwa PHK menjadi persoalan terbanyak yang mereka temukan. Selain itu, ia menyebut pengusaha kerap menghindari kehadiran serikat di pabrik.
“Serikat membantu kami, menjadi support system untuk memperbaiki kondisi pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC SPSI TSK Majalengka, Edi Kustandi, menegaskan kekerasan terhadap perempuan terjadi sejak rekrutmen hingga PHK. “Kami perlu menyelesaikan ini secara internal, dan meminta dukungan Pemerintah dan Pengusaha,” katanya.
SPN dan GSBI Dorong Pelibatan BP Rebana
Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, dan Ketua Umum GSBI, Rudi Daman, sama-sama mendorong pelibatan BP Rebana. Menurut Iwan, mandat BP Rebana yang luas bisa berpengaruh lintas daerah.
Kemudian, Rudi mengangkat preseden Protokol Kebebasan Berserikat yang ditandatangani 13 merek internasional. Ia menyebut BP Rebana bisa menjadi pelopor dalam pengelolaan kawasan industri.
Data BPJS dan Tanggapan Pemangku Kepentingan
Dodi Siswanto dari BPJS Ketenagakerjaan menyebut 37 persen pekerja belum terdaftar. Menurutnya, perusahaan umumnya hanya melaporkan upah sebesar UMK tanpa rincian upah pokok dan tunjangan.
Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki data pembanding. Di sisi lain, APINDO dan BP Rebana menilai riset ini sebagai asesmen awal yang berguna.
“Tidak mungkin ada penanganan tanpa asesmen,” kata Budiman dari APINDO.
Selanjutnya, M. Rafialdy dari BP Rebana mengakui lembaganya belum berfokus pada kondisi pekerja. Namun, ia menambahkan bahwa temuan ini “akan menjadi pertimbangan ke depan.”
Verifikasi Sebelum Laporan Akhir
Surya Tjandra dari TURC menyatakan temuan akan diverifikasi sebelum laporan akhir terbit. Selain itu, ia melihat peluang melibatkan merek dalam prosesnya.
Menurut Surya, peluang itu terbuka karena banyak pimpinan serikat memiliki jejaring internasional.
(SN-03)
