Penyerapan aspirasi Raperda Ketenagakejaan Kabupaten Bantul
(SPN News) Bantul, Pemerintah kabupaten bantul melalui sekretariat daerah menyelenggarakan kegiatan workshop bagi stakeholder ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul. Acara yang berlangsung di rumah makan Goebog Resto Ketandan tersebut dibuka oleh Sugeng Prihatin, S.H Kasubbag Sumber Daya Manusia. Kegiatan yang juga untuk menyerap masukan bagi rancangan peraturan daerah tersebut diikuti oleh 20 orang dari stakeholder ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, di antaranya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Kesehatan, Serikat Pekerja Dan Apindo Serta Kesra Kabupaten Bantul.
Dalam sambutanya Sugeng Prihatin S.H menyampiakan perlu adanya aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di kabupaten bantul ini. Karena sudah ada beberapa peraturan yang sudah lama dan belum diperbaharui lagi, hadir juga dari CV Sammido selaku konsultan pembuatan penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul. Bima dari CV Summido yang menjadi pembicara menyampaikan perlunya di buat peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, yaitu menjamin terlaksananya tujuan pembangunan ketenagakarjaan.
Disampaikan ada tiga tahapan di periode awal ini.
“setidaknya ada tiga tahapan di periode awal penyusunan nilai akademik dan draf Raperda ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul ini.
1. Pendahuluan
2. Metodologi dan rencana kerja
3. Hasil orientasi lapangana.
Itu yang akan kita laksanakan periode awal ini”. Kata Bima
Dalam sesi dialog banyak masukan yang datang terutama dari Disnakertras Kabupaten Bantul, tentang aturan –aturan teknis Undang – Undang maupun peraturan pemerintah yang menyangkut ketenagakarjaan. Selain itu ada pula dari BPJS Kesehatan tentang mekanisme sulitnya peralihan pemilik kartu pekerja penerima upah (PPU) menjadi PBI apabila orang yang bersangkutan sudah tidak bekerja.
Acara workshop yang berakhir pada pukul 13.00 ditutup oleh Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) 3 Totok Sudarto. Dalam sambutannya bagaimana agar terwujudnya masyarakat Bantul yang sejahtera, karena saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Bantul tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Yang terpenting itu bagaimana agar orang itu mau bekerja, tidak nganggur. Karena nganggur tidak bekerja itu biangnya kemiskinan. Jangan sampai terlahir yang namanya kemiskinan kultural” Kata Totok Sudarto.
SN 13/Editor
