JAKARTA (28/1/2026) — Ribuan buruh memadati kawasan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa memusatkan aksi di sekitar Patung Kuda hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebelumnya, mereka berkumpul di BSI Tower sejak pukul 10.00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memimpin langsung gerakan ini. Peserta aksi datang dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Tuntutan Kenaikan Upah

Buruh membawa isu krusial mengenai upah dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu fokus utama adalah revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

KSPI menilai angka Rp5,73 juta per bulan masih sangat rendah. Oleh karena itu, buruh menuntut pemerintah menaikkan UMP menjadi Rp5,89 juta per bulan.

Baca juga:  ILO SIRI Gelar Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Kampanye Konten Media Sosial

Selanjutnya, KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta menunda penandatanganan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Said Iqbal menganggap kebijakan tersebut hanya memihak satu kelompok.

“UMSP DKI Jakarta aneh dan tidak adil karena hanya menguntungkan satu grup pengusaha, yakni Astra Grup,” tegas Iqbal.

Desakan untuk Jawa Barat dan Jatim

Selain itu, massa menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera bertindak. Mereka meminta pengembalian SK UMSK di 19 kabupaten dan kota.

Sementara itu, nasib 2.500 buruh PT Pakerin di Mojokerto juga menjadi sorotan tajam. Perusahaan belum membayar gaji mereka selama tiga bulan penuh.

Said Iqbal menyebut masalah ini berkaitan dengan persoalan perbankan. Akibatnya, ribuan buruh tersebut kini menghadapi ancaman PHK serius.

Baca juga:  SPN Kawal Ketat Pleno Depeprov Banten, Pastikan UMK Kabupaten Serang 2026 Naik 6,61 Persen

“Ini soal kemanusiaan. Ribuan buruh terancam PHK akibat persoalan dengan Bank Prima,” tambah Iqbal.

Akhirnya, massa mengakhiri aksi dan kembali ke wilayah masing-masing dengan tertib. Aparat keamanan terus mengawal jalannya demonstrasi hingga selesai.

(SN-21)