Browsing tag

UMK

DESK PIDANA TENAGA KERJA PT MITRA WORKSHOP MEMASUKI BABAK BARU

Pengusaha PT Mitra Workshop Kabupaten Tangerang dilaporkan ke Polisi karena diduga membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya (SPN News) Tangerang, Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa PT Mitra Workshop dilaporkan ke Polda Banten oleh pekerjanya karena melakukan dugaan tindak pidana ketengakerjaan, upah yang dibayarkan kepada pekerjanya tidak sesuai dengan UMK, upah tidak dibayarkan dari […]

KENAPA MASIH DILAKUKAN SURVEI KHL UNTUK PENETAPAN UMP 2020

Sebelum menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). (SPN News) Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI telah selesai melakukan survei 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menetapkan upah minimum provinsi tahun 2020. Padahal mengacu pada PP No 78/2015 […]

ANGKA SURVEI KHL 2020 DKI JAKARTA SUDAH DITETAPKAN

Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan angka survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan penetapan UMP tahun 2020 (SPN News) Jakarta, Rapat Dewan Pengupahan diadakan pada Rabu (09/10) yang dihadiri semua unsur memutuskan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta. Nilai KHL didapatkan dari hasil survei pasar yang dilaksanakan pada kurun waktu agustus hingga […]

DEWAN PENGUPAHAN DKI JAKARTA TELAH SELESAIKAN SURVEI KHL

Survei Komponen Hidup Layak (KHL) merupakan salah satu rangkaian dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (SPN News) Jakarta, Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 15 pasar tradisional telah selesai dilakukan Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Survei KLH merupakan salah satu rangkaian dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri […]

UPAH MINIMUM HARUS BERDASARKAN TINGKAT EKONOMI DAERAH

Mekanisme penetapan upah minimum dalam PP No 78/2015 bermasalah karena tidak berdasarkan kepada ekonomi daerah (SPN News) Jakarta, salah satu tuntutan massa aksi SPN dalam aksi (2/10/2019) adalah menuntut revisi PP No 78/2015 tentang pengupahan karena mekanisme penetapan upah minimum dalam peraturan tersebut dianggap bermasalah dan seharusnya dibuat berdasarkan tingkat ekonomi daerah. “PP No 78/2015 […]

UMSK KARAWANG DISAHKAN GUBERNUR JAWA BARAT

Setelah tertunda sekian lama, UMSK Kabupaten Karawang ditetapkan Gubernur Ridwan Kamil (SPN News) Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyutujui apenerbitan upah minimum sektor kota/kabupaten (UMSK) 2019. Terdapat sebelas wilayah yang mendapat persetujuan untuk menggulirkan UMSK bagi para pekerja sektoral di wilayah. Karawang menjadi daerah terakhir yang sudah ditetapkan UMSK 2019 oleh Gubernur Jabar […]