Editor SPN

Seringakali karena dianggap indisipliner atau karena hal lainnya, pekerja diminta untuk membuat surat pernyataan oleh managemen perusahaan (SPN News) Jakarta, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara […]

SPN Kabupaten Bogor melakukan audensi ke Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan terkait PHK sepihak di PT Sunindo Adiperkasa (SPN News) Bogor, SPN Kabupaten Bogor melakukan audensi ke Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Jalan KS Tubun No 150 Cibuluh Kota Bogor terkait PHK sepihak yang dilakukan PT Sunindo Adipersada yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi-Bekasi […]

Sebagai wujud kerja sama antara PSP SPN PT Taitat Putra Rejeki dengan perusahaan (SPN News) Bogor, PSP SPN PT Taitat Putra Rejeki bekerjasama dengan manajemen PT Taitat Putra Rejeki mengadakan Family Gathering ke The Jungle Waterpark pada Sabtu (1/12). Acara yang diikuti oleh 180 orang yang terdiri dari pekerja dan keluarganya berangkat pukul 07.00 wib […]

Akhir-akhir ini di beberapa perusahaan melakukan pembayaran pesangon dicicil (SPN News) Jakarta,Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan proses pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. UU No 1/2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menyebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. UU Ketenagakerjaan menekankan kepada […]

Manfaat jaminan sosial yang diterima buruh migran akan disesuaikan dengan amanat UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) (SPN News) Jakarta, Perlindungan buruh migran merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah. Bentuk perlindungan itu dilakukan antara lain melalui program jaminan sosial untuk buruh migran. Sejak Juli 2017 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri […]

Parmenaker No 15/2018 terbit untuk menggantikan Permenaker No 7/2013 (SPN News) Jakarta, beberapa waktu yang lalu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 15/2018 Tentang Upah Minimum. Dengan terbitnya Permenaker No 15/2018 ini maka Permenaker No 7/2013 dinyatakan dicabut. Ada beberapa yang berubah di permen 15/2018 ini dibandingkan permenaker […]

Membarikan gambaran tentang hak-hak reproduksi, bahaya kanker servik dan GBV (SPN News) Tangerang, Sabtu (1/12/2018) bertempat diruang kantin PSP SPN PT KUMKANG INDONESIA menyelenggarakan pendidikan tentang Maternitas sebagai bentuk perwujudan program kerja. Sekitar 45 peserta anggota perempuan dan laki-laki hadir dalam pendidikan ini, PSP SPN PT KUMKANG INDONESIA menghadirkan narasumber Rukati selaku Ketua KP Kota […]

Sampai saat ini belum ada ragulasi baik nasional maupun regional yang mengatur tentang Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) (SPN News) Yogyakarta, (2/12/2018) terdapat ribuan perempuan pekerja rumahan (PPR) di DI Yogyakarta belum memperoleh perhatian pemerintah. Mereka butuh pengakuan layaknya pekerja pada umumnya. Salah satunya melalui pembuatan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melindungi mereka. Isu itu […]

Buruh PT Selaras Kausa Busana (SKB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk mengadukan upah mereka selama 3 bulan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (SPN News) Bekasi, ratusan buruh PT Selaras Kausa Busana (SKB) yang beralamat di Jalan Caringin Rt 01 Rw 05, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa […]

Partisipasi SPN dalam pemilu damai tanpahoax, memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional (SPN News) Tigaraksa, (30/11/2018) bertempat di Aula Rumah Joglo Ardes Cafe dan Restoran DPD SPN BANTEN menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan yang mengambil tema “Partisipasi SPN dalam pemilu damai tanpa hoax, memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional”. Acara dibuk oleh Ketua DPD SPN Banten H […]

Aturan magang merugikan hak dan kepentingan buruh (SPN News) Jakarta, Permenaker No 36/2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri, dianggap merugikan hak-hak pekerja. Peraturan tersebut malah membuat celah bagi perusahaan untuk semakin eksploitatif terhadap pekerja. Banyak kalangan dan praktisi buruh menganggap bahwa Permenaker tersebut hanya menguntungkan bagi perusahaan saja. Berdasarkan Permenaker No 36/2016, pengusaha dapat mempekerjakan […]