Mei 2017

Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki setiap pekerja. Akan tetapi, mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. UU No 13 Tahun 2003 mengatur banyak hal tentang Ketenagakerjaan diantaranya mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah melalui proses perundingan. Namun ketika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai […]

(SPN News) Bangsa Indonesia memperingati Harkitnas setiap tanggal 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada berdirinya organisasi Budi Oetomo pada tahun 1908. Sejarah telah mencatat bahwa organisasi Budi Oetomo merupakan embrio dari semangat pergerakan nasional. Setelah kelahiran Budi Oetomo ini maka selanjutnya lahir organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan Nasional pada dasarnya adalah […]

(SPN News) ​Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut pasal 54 UU No 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat: a. nama, alamat perusahaan, dan […]

​UU 7 TAHUN 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. b. Pengusaha adalah: 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang, persekutuan […]

(SPN News) Dasar hukum yang mengatur tentang pekerja magang adalah :   a.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat; c.   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran d.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; e.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan […]

(SPN News) Sanksi pidana dalam hubungan industrial dapat dijatuhkan kepada pekerja atau pengusaha apabila melakukan pelanggaran (kejahatan). Sebagian dari bentuk-bentuk sanksi pidananya antara lain: Dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,- bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan […]