Browsing monthly archive

Januari 2017

IURAN ANGGOTA ADALAH DARAH ORGANISASI

​SPN sebagai organisasi serikat pekerja yang bebas, mandiri, demokratis, profesional, bertanggung jawab, yang melindungi hak dan kepentingan serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan tanggung jawab serta produktivitas para anggotanya tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila semua anggotanya membayar iuran sesuai dengan aturan yang diatur didalam AD dan ART SPN. Iuran anggota adalah darah yang […]

BURUH YOGYAKARTA MELAWAN UPAH MURAH DENGAN AKSI BUDAYA

​(SPNews) Yogyakarta, berbagai elemen buruh/Federasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) kembali melakukan aksi budaya jilid II. Pada hari Jum’at tanggal 6 Januari 2017 sebanyak 30 perwakilan buruh yang ada di Yogyakarta melakukan ziarah kemakam raja-raja mataram yang ada di Imogiri, ziarah tersebut sebagai salah satu bentuk protes kebudayaan terhadap raja keraton Ngayogyokarto […]

KAMPANYE  MATERNITAS PSP SPN PT NIKOMAS GEMILANG

​(SPNews) Serang, 07 Januari 2016 bertempat di Gedung Kejar Nikomas lantai 3 yang beralamat di jalan raya serang  Km 71 Tambak Kibin Seang – Banten PSP SPN PT Nikomas Gemilang melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak melakukan kegiatan kampanye maternitas untuk perwakilan anggota dan juga anggota perempuan, sebanyak 22 orang pekerja perempuan dari perwakilan […]

BEDAH KASUS PHI di DPC SPN KOTA TANGERANG

​(SPNews) Tangerang, 6 Januari 2017, DPC SPN Kota Tangerang mengadakan pendidikan yang berupa diskusi panel membedah permasalahan tentang PHI. Acara ini merupakan hasil kerja dari bidang advokasi dan merupakan salah satu program kerja dari DPC. Acara ini diikuti oleh 35 orang dari perwakilan PSP se-Kota Tangerang. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan dan […]

MENGUNGKAP PERBUDAKAN MODERN di KABUPATEN KUTAI TIMUR

​(SPNews) Marukangan, pada tanggal 3 Januari 2017 Tim DPP SPN yang terdiri dari Ketua Umum bapak Iwan Kusmawan SH, Sekretaris Umum bapak Ramidi  dan Ketua Bidang Advokasi bapak Djoko Heriyono SH memgadakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya akan mengadakan konsolidasi dengan  anggota SPN yang berada di Kalimantan Timur. Tim DPP tanggal 3 Januari […]

MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BAIK

​Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbantuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah disebut Hubungan Kerja. Dalam setiap hubungan […]

SPN BANTEN MENYAMBUT MAJENAS III

​ (SPNews) Serang , 03 Januari 2017  bertempat dikantor DPD SPN Propinsi  Banten yang beralamat di Ruko Glodok Block E No 7 Kota Serang Baru – Kota Serang , DPD SPN Propinsi Banten  melakukan RAKORDASUS ( Rapat Kordinasi  Daerah Khusus )  dengan seluruh DPC se-Provinsi Banten . Rapat ini dihadiri oleh Ketua  DPD SPN Propinsi […]

MARAKNYA ALIH STATUS PEKERJA di DKI JAKARTA

​(SPNEWS) Jakarta, alih status pekerja akhir-akhir ini sering terjadi di perusahaan yang berada di DKI Jakarta, salah satunya yang terjadi di PT Star Camtex yang beralamat di Jalan Jawa V Blok 3C No 21 KBN Cakung Jakarta Utara. Entah dapat bisikan dari pihak mana atau sedang mengikuti trend yang terjadi belakangan ini, perusahaan PT Star […]

PERJUANGAN BURUH di TAHUN 2017

​ Seperti apa perjuangan buruh pada Tahun 2017 ?. Kalau dilihat secara umum sepertinya perjuangan buruh di tahun 2017 akan semakin berat, bisa kita lihat karena sampai tulisan ini di buat pada tanggal 2 Januari masih banyak daerah yang belum menetapkan upah minimum sektoral (UMSP maupun UMSK). Dan ini masih menjadi tanda tanya besar dalam […]

PARALEGAL BAGIAN DUA

​Dalam melakukan proses paralegal ada beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh seorang paralegal yaitu : 1. Prinsip praduga tak bersalah, dimana seseorang hanya bisa dinyatakan bersalah setelah terlebih dahulu dilakukan proses hukum, contoh Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 tentang pelanggaran berat, sudah dinyatakan tidak berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 […]